Aparatur Negara Harus Bisa Menempatkan Diri Menjadi Abdi Negara Yang Baik

IMG_7234
IMG_7249
IMG_7247
IMG_7244
IMG_7253
IMG_7252

KLATEN, Selasa  (14/11) Pemerintah kabupaten Klaten menggelar acara Sosialisasi Peraturan Presiden  Nomor 87 tahun 2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI). Kegiatan dilaksanakan di gedung pendapa pemkab oleh Inspektorat tersebut diikuti oleh 500 peserta,  secara resmi dibuka oleh Plt Bupati Klaten Hajah Sri Mulyani, dihadiri Muspida, pejabat teras Pemkab dan undangan lain.

Inspektur kabupaten Klaten, Syahruna selaku ketua panitia penyelenggara mengemukakan, maksud Sosialisasi Nomor 87 tahun 2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI) adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Peran POLRI dalam Upaya Pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Mengawal Dana Desa. Disamping itu juga pemahaman Peran Tim Pengawal Pelaksanaan Pembangunan Pemerintahan Daerah ( TP4D ) dalam mengawal pembangunan daerah serta pemahaman tentang Satgas Saber Pungli. Tujuannya meningkatnya pemahaman prinsip pelayanan publik yang transparan bersih dan akuntable, menurunnya praktek pungutan liar dalam pelayanan publik dan meningkatnyua kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Syahruna mengarakan, sosialisasi dilaksanakan selama dua hari Selasa dan Rabu (14 dan 15 Nopember diikuti oleh 1000 peserta dalam dua tahap, meliputi Muspida, Pimpinan DPRD, Pejabat Pemkab, pimpinan OPD, kepala UPTD dan lain-lain. Menampilkan pemateri dari POLRES dengan thema Peran POLRI dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (tahap 1) dan Menmgawal Dana Desa (tahap 2), Pemateri dari Kejaksaan Negeri Thema Peran TP 4D dalam Mengawal Pembangunan Daerah dan Sosialisasi Tentang Satgas Saber Pungli kabupaten Klaten.

Plt Bupati Klaten Hajah Sri Mkulyani dalam sambutannya mengatakan, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih merupaan salah satu tuntutan reformasi, sehingga transparasi dan akuntabilitas menjadi prinsip dasar yang harus dpahami pelaku birokrasi. Maka tidak lazim jika aparatur daerah bersikap tertutup terhadap aktifitas pemerintahan terkait penggunaan anggaran, karena masyarakat berhak tahu dan tidak ada larangan tentang insformasi penggunaan anggaran negara . ‘’ Hal ini perlu disampaikan agar ke depan tatanan masyarakat kian aktif dalam partisipasi pembangunan, sebaliknya aparatur daerah tidak bersikap skeptis terhadap permintaan informasi publik ‘’ tandasnya.

Menurut Plt Bupati Klaten, setiap aparatur negara harus mampu menempatkan diri sebagai abdi negara yang baik, tidak boleh bersikap sewenang-wenang atau melebihi kapasitas wewenangnya. Karena jika dilanggar bisa menjadi ruang terjadinya pelanggartan hukum yang berakibat kerugian keuangan negara maupun mencelakakan diri sendiri. ‘’ Kewaspadaan yang demikian haruys dipahami oleh semua aparat birokrasi agar citra pnyelenggara negara tidak selalu identik dengan penyelewengan ‘’ ujarya.

telah dibaca: 17 kali

Bagikan melalui:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *