Pemkab Klaten Mengusulkan Tambahan formasi 3300 Tenaga Pendidik

IMG_7289
IMG_7366

Ngawaen,  Pemerintah kabupaten Klaten telah beberapa kali mengusulkan formasi tenaga pendidik daerah setempat yang banyak mengalami kekuarangan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Repuiblik Indonesia (MenPAN RI). Karena daerah setempat saat ini mengalami kekuarangan tenaga pendidik yang jumlahnya mencapai ribuan orang, dan usulan formasi tersebut angkanya mencapai 3.300 orang.

Hal itu disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Bupati Klaten Hajah Sri Mulyani  menjawab pertanyaan masyarakat dalam acara SAMBANG WARGA DENGAN PLT BUPATI KLATEN di balai Desa / Kecamatan Ngawen Klaten, Selasa (14/11). Kegiatan diikuti oleh sekitar 300 peserta unsur dari Muspika, Dinas kecamatan, para kepala desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat tersebut ditandai dengan penada tanganan MOU BPJS Kesehatan Boyolali dengan Direktur BUMDes desa Manjungan yang menyertakan 300 warga yang belum  dikaver pemerintah.

Kewenangan pengisian formasi aparatur sipil negara, kata bupati memang di tangan MenPAN RI, dan Pemerintah kabupaten sifatnya hanya mengusulkan formasi yang dibutuhkan, sehingga daerah hanya menunggu kebijakan pusat. Sementara pengadaan atau mengangkat tenaga kontrak memang belum saatnya dilakukan, karena hal tersebut harus dilakukan dengan banyak pertimbangan.

Pada bagian lain, Plt Bupati mengatakan, penataan lampu peerangan jalan umum di jalan propinsi menjadi kewenangan pemerintah propinsi Jawa Tengah. Terkait hal tersebut Pemkab juga sudah sering mengusulkan pengadaan lampu penerangan jalan Jatinom yang melewati wilayah kecamatan Ngawen, namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan akan dilaksanakan pemasangannya.

Hubungannya dengan pencairan Dana Desa tahap dua yang waktunya tinggal satu setengah Bulan Plt bupati mengatakan, sampai saat ini masih terdapat 30 desa dan empat diantaranya dari kecamatan Ngawen yang belum menyeleseikan administrasi penciran dana desa tahap pertama. Sehubungan hal tersebut desa-desa yang belum menyelesaikan kewajibannya untuk segera memenuhinya agar tidak menghambat pencairan dana desa yang lain.

Terpisah kepala Dispermasdes, Joko Purwanto menjawab pertanyaan wartawan mengatakan, pihaknya telah meminta kepada desa-desa (30 desa) yang belum menyeleseikan administrasi pencairan dana desa tahap pertama. Diharapkan pekan ini permasalahan tersebut dapat terseleseikan, agar pencairan dana desa tahap 2 bisa segera dilaksanakan untuk menyeleseikan pekerjaan yang telah selesei diprogramkan sebelumnya.

telah dibaca: 19 kali

Bagikan melalui:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *