Pengaduan Matur Ibu Dilirik Utusan Kemenpan RB Jakarta

KLATEN (13/04/17) Informasi program layanan publik Maturibu yang diresmikan 28 Juli 2016 lalu oleh Pemerintah Kabupaten Klaten  menarik perhatian jajaran Kementerian Pemberdayaan Apatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Jakarta dibuktikan dengan mengirimkan tiga utusannya untuk melihat lebih jauh bagaimana program aduan itu mampu menyelesaikan permasalahan rakyat.

Warsito selaku Kepala Seksi Layanan Pengaduan Internal Kementerian Pemberdayaan Apatur Negara dan Reformasi Birokrasi Jakarta menjelaskan layanan pengaduan Maturibu menarik bagi kementerian karena kesan muatan budaya lokalnya yang kuat. Kalau di kementerian menggunakan istilah lapor itu sudah sangat umum, tapi istilah maturibu itu unik.  Warsito yang didampingi dua stafnya yakni Yunita Sholikhah dan Ahmad Yani berharap kepada pelaksana pengaduan  Maturibu nantinya segera dapat diintegrasikan dengan LAPOR SP4N milik Kemenpan RB.

Sri Winoto selaku Asisten Administrasi Setda Klaten yang menerima utusan Kemempan RB di Ruang Kerja Sekda Klaten (Rabu,12/04/17) menjelaskan pengaduan Maturibu sudah delapan bulan melayani masyarakat sejak diresmikan.  Karena ada OPD baru maka akan ada penyesuaian terkait pelimpahan urusan yang dulunya dilaksanakan Bagian Humas Setda Klaten menjadi tugas fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.  Selain itu lanjut Sri Winoto untuk menambah efektifitas kinerja layanan aduan akan dibentuk tim reaksi cepat per urusan sehingga penanganan kasus lebih terpadu dan terukur.

Berdasarkan data yang dihimpun sejak diresmikan 28 Juli 2016 bertepatan dengan hari jadi Klaten ke 212 di Alun-Alun Klaten lalu, layanan pengaduan Maturibu telah menerima 119 aduan masyarakat.  Dari aduan yang masuk 57 kasus dapat diselesaikan sisanya 62 kasus kategori aduan yang butuh penanganan  lebih lanjut lintas OPD.  Kasus tertinggi adalah masalah infrastruktur sebanyak 32 kasus dan pelayanan kependudukan 31 kasus. Beberapa kasus ada yang terkait sikap tidak simpati ASN dalam melayani publik, pencemaran lingkungan, trantibum dan tenaga kerja.  Kasus yang sulit ditangani adalah masalah penambangan galian C (Jepe75).

telah dibaca: 33 kali

Bagikan melalui:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *