PKN Keberatan Ihwal Biaya Penggandaan

KLATEN – Perkumpulan Pemantauan Keuangan Negara ( PKN ) Klaten keberatan dengan beban biaya Rp. 25 juta untuk penggandaan berkas informasi yang mereka minta.

Pemerintah Kabupaten Klaten telah menyiapkan berkas informasi yang diminta pemohon, yakni PKN, sebagaimana putusan Komisi Informasi Jawa Tengah No. 007/PTS-A/XII/2017.

Dalam aanmaning I, kamis (8/3), di Pengadilan Negeri Klaten, PKN keberatan kalau harus membayar biaya penggadaan seluruh berkas. Aanmaning adalah peringatan terhadap tergugat agar melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara perdata yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan sukarela atau kemauan sendiri dalam tempo selama-lamanya delapan hari.

Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten, Trisna Tirtana, mengatakan Bupati Klaten mewakili Pemerintah Kabupaten berktikad baik melaksanakan putusan Komisi Informasi Jawa Tengah.

Pemerintah Kabupaten Klaten sudah menggandakan dokumen untuk diserahkan kepada PKN. Berkas-berkas yang digandakan itu diperkirakan mencapai hampir dua lemari

“Berkasnya sudah kami siapkan. Dalam aanmaning tadi kami membahas soal amar putusan bahwa seluruh biaya penggandaan (fotokopi) berkas senilai Rp. 25 juta dibebankan kepada PKN,” Kata trisna saat ditemui Espos sesuai aanmaning I di Pengadilan Negeri Klaten, Kamis ( 8/3 ) .

Berdasar amar putusan, Pemerintah Kabupaten Klaten menyiapkan dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa pada 2013, 2014, dan 2015 di sejumlah organisasi perangkat daerah ( OPD ).

OPD tersebut meliputi Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Pertanian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perhubungan, dan Rumah sakit Daerah Bagas Waras.

Pemerintah Kabupaten Klaten juga menyiapkan sejumlah dokumen laporan keuangan di sembilan desa sebagaimana yang diminta pemohon. Trisna menerangkan dalam aanmaning PKN menyampaikan akan memilah-milah terlebih dahulu dokumen yang dibutuhkan. Dengan demikian, PKN hanya akan membayar biaya penggandaan dokumen sebagaimana yang dibutuhkan PKN.

TIDAK SANGGUP

Jika biaya penggandaan tidak dipenuhi PKN, Pemerintah Kabupaten Klaten menyerahkan kepada Pengadilan Negeri Klaten supaya melakukan upaya paksa terhadap PKN agar membayar biaya penggadaan untuk melaksanakan amar putusan Komisi Informasi Jawa Tengah.

“Intinya adalah PKN tidak sanggup mengganti biaya penggandaan (berkas dokumen) maka kami akan mengambil tindakan tegas terhadap PKN. Ketua Pengadilan Negeri Klaten memberi waktu Pemerintah Kabupaten Klaten dan PKN sampai Kamis (15/3) untuk berunding,” tutur Trisna

Ketua PKN Klaten, Indra Wiyana, mengatakan PKN sebenarnya hanya akan menggunakan beberapa dokumen saja, tidak seluruhnya. Ia berpendapat seharusnya Pemerintah Kabupaten Klaten sebelumnya menggandakan dokumen terlebih dahulu memberi tahu PKN. Pemberitahuan itu berisi setidaknya jenis dokumen yang akan digandakan dan biaya penggandaan per lembar.

“Kami tidak akan menggunakan seluruh dokumen itu. Kami akan memilah dokumen mana saja yang akan kami pakai. Kami diberi waktu oleh Ketua Pengadilan Negeri Klaten untuk berunding dengan Pemerintah Kabupaten Klaten hingga Kamis pekan depan,” ujar dia.

sumber : solopos

Bagikan melalui:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *