Plt Bupati Klaten Perintahkan Semua Desa Lakukan Transparansi Anggaran

IMG_5231
IMG_5225
IMG_5196
IMG_5278

Klaten (14/7) – Pelaksana tugas (Plt) Bupati Klaten, Hajah Sri Mulyani perintahkan para perangkat desa di Kabupaten Klaten untuk transparan dalam pengelolaan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dengan memasang banner di depan kantor desa. “Kalau tidak, tahun berikutnya dana desa dan dana aspirasi akan saya potong!” tegas Hajah Sri Mulyani dalam sambutannya pada acara Halal Bihalal Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Klaten serta sosialisasi pentingnya pengawasan dana desa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Acara yang dihadiri oleh kurang lebih 1500 orang ini diselenggarakan pada hari Jumat 14 Juli 2017 di Gedung Sunan Pandanaran RSPD Klaten.

Dalam sambutan yang diberikan oleh Wakil Ketua BPK RI, Profesor Doktor Bahrullah Akbar, MBA, beliau mengatakan bahwa hal yang mendorong adanya acara ini adalah bahwa BPK memiliki peran dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan desa. “Fungsi BPK yang belum diketahui banyak orang adalah fungsi pembinaan dalam kerangka pengelolaan keuangan negara untuk mewujudkan transparancy dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah, sebagaimana kegiatan hari ini.” ujarnya kepada seluruh peserta diskusi.

BPK berharap setelah adanya sosialisasi ini, perangkat desa dapat mengelola keuangan desa agar sesuai dengan perundangan tentang pengelolaan keuangan desa dan peraturan lainnya yang masuk dalam kriteria pemeriksaan. Langkah BPK tersebut juga didukung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang turut hadir dalam acara ini. “Forum hari ini keren ini. Halal bihalal dan sosialisasi, ada sesuatunya. Kita dampingin mereka agar mereka bisa menjalankan.” kata Gubernur Jawa Tengah.

Dalam sambutannya, Ganjar Pranowo juga menantang para perangkat desa di Klaten agar bisa transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana desa meskipun dengan cara yang sederhana. “Langkah paling sederhana dahulu. Tempelkan APBDes di depan kantor desa. Setelah itu gunakan sistem informasi desa berbasis website.” Harap Ganjar Pranowo.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh anggota DPR RI sekaligus Ketua Dewan Pembina PPDI Pusat, Mohammad Hatta yang mengharapkan seluruh perangkat desa bersatu padu dan dapat mengelola keuangan desa dengan baik dan benar. Selain itu, acara ini juga dihadiri oleh perwakilan BPK Provinsi DIY dan Jawa Tengah, Ketua Umum PPDI Pusat, Mujito, Ketua PPDI Kabupaten Klaten, Bambang Heru Subroto, serta Kapolres Klaten dan Dandim 0723. Sosialisasi yang diadakan oleh BPK ini juga dihadiri oleh Joni Agung Priyanto sebagai pemeriksa BPK RI sekaligus pemateri pada sosialisasi ini kepada anggota PPDI Kabupaten Klaten.

telah dibaca: 18 kali

Bagikan melalui:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *