Sosialisasi Gratifikasi dan Bintek E-Filling LHKPN Pejabat Kabupaten Klaten

Sosialisasi LHKPN (4)
Sosialisasi LHKPN (1)
Sosialisasi LHKPN (2)
Sosialisasi LHKPN (3)

Klaten, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia mengadakan acara Sosialisasi Gratifikasi dan Bintek E – Filling LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) Kabupaten Klaten di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Klaten Kamis (18/10). Acrara tersebut dihadiri Deputi Pencegahan KPK RI dan Bupati Klaten serta Forkominda Kabupaten Klaten.

Laporan Kepala Badan Kepegawaian Surti Hartini menjelaskan data kepatuhan wajib lapor di Kabupaten Klaten sampai dengan tanggal 17 Oktober Tahun 2018 56,44% dengan rincian sebagai berikut :

  1. Jumlah wajib lapor SK Bupati ada 262 wajib lapor
  2. Wajib lapor yang aktif 225
  3. Wajib lapor yang sudah lapor dan tepat waktu sejumlah 128 wajib lapor
  4. Wajib lapor yang belum lapor 97 wajib lapor
  5. Wajib lapor aktif yang belum lapor adalah 81 wajib lapor
  6. Wajib lapor tetapi memasuki batas usia pensiun ada 16 wajib lapor

Surti Hartini mengatakan pelaksanaan Bintek E-LHKPN dilaksanakan guna memberikan bimbingan teknis secara langsung kepada wajib lapor tahun 2017, PNS yang belum melaporkan sebanyak 81 diharapkan untuk segera melaporkan, sehingga tingkat kepatuhan wajib lapor LHKPN di Kabupaten Klaten meningkat.

Bupati Klaten, Sri Mulyani berharap semoga kegiatan bimtek bagi seluruh pejabat yang wajib melaporkan dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik baiknya, sehingga LHKPN segera diisi dan dilaporkan. Prinsip dasar pelaku birokrasi adalah tata kelola Pemerintah yang baik dan Pemerintahan bersih yang merupakan salah satu tuntunan birokrasi yang menjadi tuntunan reformasi birokrasi transparansi dan akuntabilitas.

“Seluruh SKPD/OPD dan Kepala Desa Kabupaten Klaten agar dibuatkan papan APBDes anggaran yang dimiliki di tempat strategis di setiap Desa “ Himbauan Sri Mulyani secara tegas.

“Pemerintah Kabupaten Klaten memberikan hadiah dan memberikan bantuan keuangan khusus untuk memberikan rasa semangat, memberikan keberanian, untuk bisa memperindah wajah Desa. Tiap desa berlomba lomba untuk berani memasang APBDes di setiap sudut Desa yang strategis“ Tegas Sri Mulyani.

Sri Mulyani meminta kepada seluruh OPD Kabupaten Klaten untuk memasang pagu anggaran yang dimiliki setiap SKPD kantor di tempat yang strategis untuk meningkatkan transparansi anggaran di Kabupaten Klaten.

telah dibaca: 11 kali

Comments are closed.