200 Peserta Ikuti Sosialisasi Perbup Klaten Tentang Pemilihan Kepala Desa

Klaten – Senin (17/04) di ruang rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Klaten diselenggarakan acara Sosialisasi Peraturan Bupati Klaten tentang Pemilihan Kepala Desa kabupaten Klaten tahun 2017. Kegiatan diikuti sekitar 200 peserta dihadiri Muspida dan undangan lain, secara resmi dibuka oleh Pelaksana tugas (Plt) Bupati Klaten Hajah Sri Mulyani .

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Jaka Purwanto selaku ketua panitia penyelenggara mengemukakan,  Sosialisasi Peraturan Bupati Klaten tentang Pemilihan Kepala Desa kabupaten Klaten tahun 2017 diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan Pemilihan Kepala Desa secara serentak di Klaten yang aman tertib dan demokratis. Disamping itu juga  dapat menghasilkan kepala desa Baru yang baik, jujur, amanah dan berkualitas sesuai harapan masyarakat, guna mewujudkan Kabupaten Klaten yang Maju Mandiri dan Berdaya saing.

Lebih lanjut  Jaka Purwanto mengatakan,  di Klaten pelaksanaan Pilkades dilaksanakan secara serentak Bergelombang. Dengan pengertian dilakukan serentak namun bergelombang , yang pertama dilaksanakan tanggapan pembentukan panitia Pemilihan Kepal desa pada tanggal 22 April 2017, sedang pemungutan dan penghitungan suara akan dilaksanakan pada Rabu Pahing tanggal 26 Juli 2017 di 48 desa.  “ Materi Sosialisasi tentang Kebijakan Umum Daerah dan Perbup Klaten Nomor 10 tahun 2017 disampaikan oleh Sekda Haji Jaka Sawaldi, Asisten III Sekda Sriwinoto “ ujarnya

Pelaksana tugas (Plt)  bupati Klaten Hajah Sri Mulyani mengatakan,  masyarakat dalam mengikuti tahapan pemilihan kepala desa harus dapat berpikir jernih, hindari permusuhan dan kedepankan persatuna dan kesatuan.  Pemilihan kepala desa penting dan sangat bermanfaat untuk kepentingan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, meski terdapat perbedaan saat pemilihan maka usai pelaksanaan dan pemungutan maupun penghitungan suara, kembali menjalin persatuan dan kesatuan.

Sekretaris Daerah Haji Jaka sawaldi mengatakan,  Pemkab dalam peraturan Daerah (Perda) telah mengalokasikan anggara n untuk penunjang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Untuk dapat mencairkan anggaran yang sudah diatur dalam Perda, perlu diterbitkan Perturan bupati terkait hal tersebut, maka dengan terbitnya Peraturan dimaksud alokasi anggaran dapat segera dimanfaatkan.

telah dibaca: 95 kali

Bagikan melalui:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *