Ayo Warga Klaten Bayar PBB, Sanksi Denda Masih Dihapus

KLATEN – Mempertimbangkan dampak pandemi covid 19 yang banyak memukul sektor ekonomi, Pemkab Klaten memberlakukan penghapusan saksi denda bagi keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan alias PBB sampai 31 September 2021. Kebijakan ini diambil untuk meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi.

Kepala Seksi Penetapan dan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Klaten, Harjanto Hery Wibowo saat dikonfirmasi (Rabu,18/08) menjelaskan dampak pandemi hampir dua tahun terakhir ini ternyata sangat luas khususnya sektor ekonomi. Penghapusan saksi denda bagi keterlambatan pembayaran PBB menjadi bentuk pemihakan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat.

“Penghapusan saksi denda bagi keterlambatan pembayaran PBB masih berlaku sampai 31 September 2021. Jadi masyarakat bisa memanfaatkan kebijakan pemerintah ini. Wajib pajak cukup membayar pokoknya saja. Loket pembayaran tersebar di kantor-kantor Bank Jateng Pembantu di Klaten, kantor pos terdekat atau swalayan modern yang sudah ditunjuk pemerintah seperti Alfamart dan Indomart. Masyarakat juga bisa menggunakan gopay atau pun aplikasi qris” tuturnya.

Terkait langkah terobosan guna pencapaian target pendapatan asli daerah sektor pajak khususnya PBB sebesar 29,5 milyar, PNS lulusan pasca sarjana UGM Yogyakarta ini mengaku jajarannya telah menempuh beberapa terobosan. Salah satunya mengejar wajib pajak dengan tagihan besar dilakukan pendekatan khusus.

Baca Juga:  Tahun Depan Lahan Tanam Padi Srinuk dan Srinar Diperluas

“Kami melakukan treatment (pendekatan) khusus bagi wajib pajak dengan nilai tagihan besar misalnya diatas 2 juta. Misalnya kami datang langsung ke wajib pajak yang biasanya para pengusaha besar. Selain itu pemerintah juga memberikan reward atau penghargaan bagi pemerintah desa yang berprestasi pencapaian 100% bagi pelunasan PBB di desanya. Biasanya pemerintah memberikan reward 10% kembali ke desa untuk pembangunan” katanya.

Biar pun di masa pandemi target pencapaian PBB di Kabupaten Klaten justru dipatok naik. Di APBD murni semula pencapaian PBB di Kabupaten Klaten ditarget 26 milyar naik menjadi 29,6 milyar. Sampai semester pertama tahun anggaran 2021 pengumpulan besaran PBB telah terkumpul 16 milyar.

Penulis Joko Priyono Dinas Kominfo Klaten

telah dibaca: 135 kali

Comments are closed.