KLATEN- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK menggelar koordinasi dan monitoring program pencegahan korupsi di Pemerintah Kabupaten Klaten.
Dihadiri Bupati Klaten, Sekda Kabupaten Klaten, ATR BPN Klaten, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, dan Camat se-Kabupaten Klaten, Kamis (30/03) di Pendopo Setda Klaten.
Bupati Klaten, Sri Mulyani secara langsung membuka acara tersebut. Sri Mulyani mengatakan dengan pendampingan KPK RI diharapkan mampu meningkatkan capaian Pemkab Klaten.
“Kehadiran KPK RI di Klaten diharapkan dapat memberikan saran dan masukan kepada kami khusus untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang saat ini kita harus mendorong angka pendapatan daerah meningkat. Sehingga apabila pendapatan meningkat pembangunan di Klaten juga akan meningkat tajam sesuai harapan masyarakat Kabupaten Klaten,” kata Sri Mulyani.
Ia juga menyebut capaian MCP (Monitoring Center for Prevention) atau monitoring capaian kinerja Klaten terus meningkat dari tahun 2021 mencapai 81,44 persen, dan tahun 2022 mencapai 94,18 persen. “Tentunya angka ini bukan menjadi sebuah akhir,harus terus ditingkatkan lagi. Alhamdulillah, ASN Klaten bekerja dengan baik patut diapresiasi dan harus dilanjutkan serta ditingkatkan,” jelas Sri Mulyani.
Ia juga melaporkan bahwa dalam pencegahan korupsi, Kabupaten Klaten telah berupaya memperbaiki berbagai bidang pelaksanaan perizinan di Kabupaten Klaten dilaksanakan terintegrasi di DPMPTSP dengan Mal Pelayanan Publik serta dalam PAD telah berinovasi dengan pelayanan yang baik.
Sementara, Plt. Inspektur Kabupaten Klaten, Fadzar Indriawan melaporkan maksud dan tuhuandalam rangka memperkuat pencegahan korupsi Pemerintah Kabupaten Klaten khususnya di area manajemen pengolahan barang, pengadaan barang dan jasa, PAD serta perizinan.
Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan pemaparan, diskusi dan tanya jawab bersama Kasatgas Pencegahan Direktorat Korsup Wilayah III KPK Uding Juharudin, PIC Korsup Pemkab Klaten Azril Zah, Spesialis Korsup Madya Untung Wicaksono, Spesialis Korsup Madya Ben Hardy Saragih,dan Administrator KPK Fathia Rahman.
