Dorong Pelaku Usaha, Disperindakop Gencar Sosislisasi IUMK

KUR

Klaten – Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Disperindagkop) dan UMKM Klaten menggelar sosialisasi aplikasi Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bertempat di ballroom Hotel Grand Tjokro, Klaten, Kamis (25/02/16). Kegiatan ini diikuti Camat atau Sekcam dari 26 Kecamatan di Klaten, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan berbagai unsur terkait.

Kepala Disperindagkop UMKM Klaten Sartiyasto mengatakan, program tersebut merupakan upaya dari pemerintah untuk mendata jumlah pengusaha kecil dan mikro. Disamping itu, IUMK juga merupakan akses menuju pengucuran Kredit Usaha Rakyat (KUR).  “Langkah ini merupakan salah satu terobosan bagi pengusaha kecil untuk dapat berkembang dan bersaing menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA),” katanya.

Sartiyasto menjelaskan, IUMK merupakan bagian dari implementasi Undang-undang nomor: 20 tahun 2008 tentang UMKM, Peraturan Presiden nomor: 98/2014 tentang perijinan UMK dan Permendagri nomor: 83/2015 tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Mikro dan Kecil. Pihaknya mendorong pelaku UMK segera mengurus legalitas ijin usahanya dengan membuat IUMK. Pasalnya, kedepan syarat untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa harus pelaku usaha yang sudah dapat ijin Kemenkum HAM. Salah satunya seperti Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) yang menjadi syarat eksportir produk kehutanan di Klaten. “Tugas kami sebatas memfalisitasi, nantinya masing-masing pimpinan cabang BRI yang mengimplementasikan IUMK terkait pemberian KUR. Sebab ada 54 ribu pelaku UMK di Klaten,” tutur Sartiyasto.

Sementara itu Kabid Koperasi dan UMKM Yunanta menjelaskan, di Kabupaten Klaten terdapat sejumlah 54.167 usaha mikro kecil mandiri. Jumlah tersebut merupakan pengusaha kecil yang terdaftar dalam pusat datanya. Dengan layanan IUMK pengusaha yang belum masuk daftar, diharapkan bisa terjaring. Dirinya berkata, program IUMK dibebankan pada pemerintah kecamatan serta pemerintah desa. Pemegang wilayah desa, dalam hal ini lurah ataupun Kades berkewajiban mendata dan menyosialisasikan program tersebut. “Camat bekerjasama dengan kepala desa untuk melakukan verifikasi terhadap pemilik usaha. Setelah lengkap, maka kecamatan mengeluarkan surat rekomendasi yang dibawa ke bank teknis. Disamping itu, kepala desa juga berfungsi sebagai penjamin” jelas Yunanta.

telah dibaca: 290 kali

Comments are closed.