Hati-Hati, Pura-Pura Mengaku Miskin Bisa Dipidanakan

KLATEN – Pemerintah mengeluarkan jurus baru agar program pengentasan kemiskinan di Klaten berjalan efektif. Melalui  Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Klaten bakal menempelkan stiker di setiap rumah Keluarga Penerima Manfaat atau KPM. Diharapkan dengan program ini, tidak saja bantuan sosial itu tepat sasaran, tapi juga memberi efek jera bagi orang kaya yang mengaku miskin yang tidak punya malu demi mendapat jatah bantuan.
“Rencananya pemasangan stiker bagi rumah KPM akan dilaksanakan Senin (9/12/19) dimulai di Dusun Gabugan, Candirejo, Ngawen, Klaten dan dipimin langsung Bupati Klaten Sri Mulyani. Program ini agar bantuan sosial bagi rumah KPM bisa tepat sasaran” jelas Kepala Bidang Sosial Dinsos P3AKB Klaten Hari Saroso saat dikonfirmasi (Senin, 9/12/19).
Dia menambahkan bagi keluarga mampu yang mengaku miskin bisa dikenakan pidana. Sesuai UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin sanksi pidananya bisa sampai 2 tahun dan denda 50 juta. Sedangkan bagi pendamping Program Keuarga Harapan (PKH) yang terbukti memalsukan data KPM juga dikenakan sanksi.
Ditanya tentang target pengurangan kemiskinan di Kabupaten Klaten, Hari Suroso mengharapkan tahun depan bisa sekitar 10%.
“Tahun 2019 angka kemiskinan Kabupaten Klaten masih 12,96%. Termasuk dengan program stikerisasi rumah KPM ini diharapkan angka itu bisa turun dikisaran 10%. Tim percepatan penanganan kemiskinan sudah dibentuk dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Semoga tim bisa bekerja efektif” harap Hari.

 

Penulis : Sri Maryanti, Dissos P3AKB Klaten.
Editor : Joko Priyono Dinas Kominfo Klaten

telah dibaca: 180 kali

Comments are closed.