Inilah 11 Kebijakan Pemkab Klaten Terkait PSBB Hasil Revisi yang Menarik Untuk Diketahui

KLATEN – Keluhan masyarakat khususnya pelaku usaha yang beroperasi di malam hari terkait pembatasan jam operasional akhirnya direspon positif oleh pemerintah. Setelah membaca surat petunjuk Gubernur Jawa Tengah dan mendengarkan keluhan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Klaten akhirnya menerbitkan Surat Edaran baru bernomor 360/027/32 Tahun 2021 tertanggal 15 Januari 2021 sebagai revisi surat edaran yang keluar sebelum nya terkait ketentuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB yang berlaku di Kabupaten Klaten.

Inilah 11 kebijakan Pemkab Klaten terkait ketentuan PSBB hasil revisi :

1. WFH 75% dan WFO 25%
2. Kegiatan Belajar mengajar dilakukan secara Daring
3. Kegiatan esensial yang berkaitan dengan kesehatan, pangan, konsumsi, teknologi, industri, pelayanan yg ditetapkan sebagai objek vital dapat beroperasi 100%
4. Kegiatan kontruksi 100% sesuai prokes
5. Tempat ibadah hanya dibatasi 50%
6. Kegiatan makanan dan minum ditempat hanya dibatasi 25% untuk restoran, warung, angkringan, caffe, dll dan untuk kegiatan layanan makan dan minum melalui pesan antar tetap diperbolehkan sesuai jam operasional
7. Jam kegiatan operasional restoran, warung dan sejenisnya dibatasi maksimal sampai pukul 19.00 dan setelah itu dapat melayani pesan antar sampai dengan pukul 21.00
8. Mall, shopping center, pusat perbelanjaan jam operasional maksimal pukul 19.00
9. seluruh obyek wisata ditutup sementara
10. event budaya dan olahraga sementara tidak diijinkan atau tidak diperbolehkan
11. Pelaksanaan hajatan harus mendapatkan ijin dari Kepala Desa, camat, kapolsek, Danramil dengan ketentuan :
– Melaksanakan prokes
– Hanya diperbolehkan melaksanakan ijab bagi pengantin
– Hanya dihadiri keluarga inti
– Acara resepsi dilakukan dengan pesta berdiri (standing party), makan dan minum disajikan dengan box atau dus untuk dibawa pulang (duduk tidak diperbolehkan)
– Dilarang mengadakan hiburan
– Satgas Covid 19 setempat dalam memberikan ijin agar memperhatikan rencana pelaksanaan dengan prokes, kapasitas tempat dan susunan acara, serta pertimbangan yang dianggap perlu lainnya.

Penulis Tim Pemberitaan Dinas Kominfo
Editor Joko Priyono

telah dibaca: 773 kali

Comments are closed.