Kepatuhan Keterbukaan Informasi Badan Publik Klaten Dinilai Sangat Baik

KLATEN – Badan publik Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten terkait kinerja dan kepatuhannya terhadap Keterbukaan Informasi Publik dinilai sangat baik oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) Jawa Tengah.

Dari penilaian sementara kategori website PPID Utama Kabupaten Klaten mendapat nilai 100 alias sempurna.

Berdasar surat yang ditanda-tangani Ketua KIP Jawa Tengah Sosiawan Nomor 111/KI-JTG/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 tentang Hasil Penilaian menyebutkan untuk sementara PPID Utama Kabupaten Klaten bertengger diurut 7 dengan nilai 100 bersaing dengan 10 PPID Utama Kabupaten/Kota lainnya di Jawa Tengah dengan nilai yang sama.

Anggota Komisioner KIP Jawa Tengah Slamet Haryanto dalam pengumumunnya secara daring (Rabu, 29/07/20) mengatakan pemeringkatan ini bukan untuk mencari siapa yang juara, tapi bagaimana mengukur tingkat kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Nomor 14/2008.

“Ada delapan parameter penilaian PPID Kabupaten/Kota yang dilakukan KIP Jawa Tengah. Yakni ketersedian informasi berkala terkait infromasi covid 19, uji konsekuensi, Daftar Informasi Publik (DIP) 2020, Pengadaan Barang Jasa, Laporan Akses Informasi, Laporan Keuangan Badan Publik, Informasi Konerja dan Informasi Pejabat Publik. Semua informasi tersebut dinilai melalui keterbukaan informasi yang sudah diunggah di website PPID Kabupaten Kota masing-masing” kata Slamet Haryanto.

Dihadapan 100 peserta yang terdiri dari PPID Kabupaten/kota, Bawaslu, KPU, RSUD, dan lembaga vertikal BPN se- Jawa Tengah yang turut dinilai, Slamet menjelaskan skor dibagi tiga yakni 90 – 100 kategori sangat baik, 80 – 89 kategori baik dan 70 -79 kategori cukup.Untuk penilaian berikutnya masih ada tiga tahap yakni Self Assesment Quitionnairre (SAQ), uji publik dan verifikasi.

PPID Utama Kabupaten Klaten Amin Mustofa sekaligus Kepala Dinas Komunikasi Informatika Klaten (Kamis, 30/07/20) menjelaskan delapan parameter penilaian PPID 2020 semuanya bisa dipenuhi dan sudah diunggah di laman ppidklatenkab,go.id. Masyarakat bisa melihat dan mengunduh informasi publik sebagai bukti kepatuhan Pemerintah Kabupaten Klaten terhadap Undang-Undang KIP.

“Alhamdulillah 2020 ini semua informasi publik bisa dipenuhi. Tahun kemarin (2019) uji konsekuensi untuk penetapan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) belum kita laksanakan, sekarang bisa dipenuhi. Termasuk penetapan DIP 2020 dan akses laporan informasi juga bisa diunggah. Yang menarik seperti informasi Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara atau LHKPN setiap pejabat publik Klaten juga ada” papar Amin.

Terkait komitmen pengembangan keterbukaan informasi di instansi lingkungan Kabupaten Klaten Amin Mustofa mengakui sudah ada kemajuan. Hal ini dilihat dari kordinasi yang baik terkait permintaan informasi yang ada selama ini.

“Penguatan kelembagaan PPID pembantu akan terus difokuskan. Komitmen kepala instansi menjadi faktor kunci. Selanjutnya Dinas Kominfo Klaten sebagai PPID Utama akan melakukan pendampingan termasuk memilih instansi prioritas PPID. Setiap badan publik harus memang dituntut transparansi, karena sudah zamannya” tegas Amin Mustofa.

Penulis Tim Pemberitaan Diskominfo Klaten

telah dibaca: 25 kali

Comments are closed.