Klaten Siap Implementasikan Kebijakan Satu Peta

Klaten – One Map Policy merupakan informasi peta yang diproduksi oleh berbagai sektor ke dalam satu peta integratif yang mengacu pada one reference, one standard, one database dan one geoportal untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan nasional. Kebijakan Satu Peta (KSP) atau One Map Policy merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Kebijakan itu ditegaskan lagi dengan upaya percepatan implementasi kebijakan yang juga menjadi bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi VIII.

‘’Berdasarkan arahan pemerintah pusat, percepatan pelaksanaan KSP dilakukan melalui 4 (empat) kegiatan, yaitu kompilasi data Informasi Geospasial Terpadu, integrasi, sinkronisasi dan penyelarasan penyusunan rekomendasi dan fasilitas penyelesaian permasalahan perpetaan,’’ kata Pandu Wirabangsa, Kepala Bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah Bappeda Kabupaten Klaten.

‘’Kabupaten Klaten saat ini tengah menuju ke arah implementasi kebijakan satu peta. Berbagai langkah dilakukan sebagai tindak lanjut kebijakan itu, seperti penyusunan peta tematik, bimbingan teknis perpetaan maupun pendampingan penyusunan peta oleh Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR),’’ katanya.

Sebagai komitmen untuk menguatkan implementasi kebijakan tersebut, kata Pandu, diperkuat dengan memasukan kebijakan satu peta Klaten ke dalam dokumen masterpan pengembangan smartcity. ‘’Ini semakin mengukuhkan komitmen implementasi one map policy di Klaten,’’ ujar dia.

Dalam implementasi itu, semua perangkat daerah dilibatkan sehingga keterpaduan data informasi geospasial dapat diwujudkan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Klaten juga mengandeng berbagai pihak, termasuk Pusat Pengembangan Informasi Data Spasial (PPIDS) Universitas Gadjah Mada,’’ kata dia sembari menyampaikan pihaknya juga melakukan konsultasi ke pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

telah dibaca: 98 kali

Comments are closed.