Model Pemberitaan Pemerintah

Teori Marshal McLuhan yang mengusung konsep desa global (global village) terbukti sangat ampuh, jika digunakan membaca  fenomena masyarakat informasi saat ini. Kini dunia  hadir dalam realita tanpa sekat. Hadirnya teknologi informasi dan komunikasi seperti televisi, media massa, media sosial dan internet menjadikan belahan jagat makin dekat.  Pesan dan informasi itu menyusup cepat menembus dimensi ruang dan waktu.

Surat kabar sebagai media konvensional banyak yang gulung tikar. Sebagian yang lain mencoba menjaga asa dan tetap bertahan. Berbeda nasib dengan media berita on line dan televisi.  Keunggulannya yang cepat update menayangkan pesan dan berita menyebabkan media ini  kian berkibar dan survive memperkuat tajinya membidik segmentasi sasaran  yang kian tunduk, patuh dan bergantung.

Yang tidak kalah masif adalah media sosial.  Kini setiap orang dengan platform yang dipilih bisa menjelma jadi sumber informasi yang digandrungi.  Orang atau kelompok orang dengan twitter, facebook, instagram dengan follower yang mentereng, dipercaya ampuh menggiring opini publik.  Media sosial sebagai newcomers saat ini benar-benar punya  panggung.  Mereka seolah bebas  mempublis berita dengan gaya, framing dan pilihan fakta yang dirancang sedemikian rupa, sehingga mampu menyeret publik pada isu yang diagendakan.

Ilmuwan komunikasi  kelahiran Odmonton 21 Juli 1911 yang punya nama lengkap Herbert Marshal McLuhan sudah memprediksi kondisi ini. Tokoh yang meninggal 31 Desember 1980 di Toronto, Canada itu ingin menunjukkan, teknologi  menggunakan media membentuk perasaan, pikiran, dan tindakan manusia. McLuhan menyatakan, manusia memiliki hubungan yang sifatnya simbiosis dengan teknologi yang menggunakan media. Manusia menciptakan teknologi, dan sebaliknya teknologi tadi membentuk manusia.

Desa global adalah suatu kondisi mengenai perkembangan teknologi komunikasi, di mana dunia dianalogikan  sebuah desa yang sangat besar dan luas. Marshall McLuhan-lah yang memperkenalkan konsep ini  awal  1960-an. Konsep ini berangkat dari pemikiran, suatu saat akan ada infomasi yang sangat terbuka dan dapat diakses oleh semua orang pada masa itu.

Desa global menjelaskan, tidak ada lagi batas waktu dan tempat yang jelas. Informasi dapat berpindah dari satu tempat ke belahan dunia lain dalam waktu  sangat singkat, menggunakan teknologi internet. McLuhan meramalkan pada saatnya nanti, manusia akan sangat tergantung pada teknologi, terutama teknologi komunikasi dan informasi (Natanaeloloan : 2016).

Kondisi saat ini disebut Zainuddin Muda Z. Monggilo, dosen Ilmu Komunikasi UGM Yogyakarta sebagai banjir informasi atau era post-truth.

Dalam tulisan yang diunggah Balairung Press (28/11/19), ia mendifinisikan post-truth sebagai keadaan di mana preferensi pribadi lebih berpengaruh dibanding fakta objektif dalam membentuk opini publik. Kondisi post-truth membuka ruang setiap orang dapat menjadi produsen pesan. Konsekuensinya adalah akan sulit membedakan apa yang benar dan apa yang salah.

Pertanyaan menarik berikutnya adalah apa peran pemerintah menyikapi  banjir informasi kaitan perannya dalam komunikasi  publik?

Kondisi banjir informasi ini harus bisa dibaca pemerintah melalui para pelaku komunikasi publik dengan penyikapan dan langkah yang tepat. Ketika pemerintah dari pusat sampai daerah oleh  ASN  yang ditugasi sebagai pelaku bidang informasi dan komunikasi publik  rajin  mengunggah  pesan berita dan informasi publik, itu adalah pilihan yang tepat. Khususnya lewat pemberitaan di portal resmi pemerintah diharapkan bisa menjadi rumah penjernih informasi di tengah banjir informasi.

Pemerintah harus lebih getol mempublis berita terkait kegiatan dan kebijakan pemerintah, tentunya dengan mengedepankan nilai  public interest, khususnya ketika ada kesimpang-siuran informasi.  Penulis menawarkan ada lima  model pemberitaan pemerintah yang bisa dirujuk dalam penguatan komunikasi publik, agar pesan pemerintah itu bukan berita kaleng-kaleng.

Pertama berita kinerja, yakni pemberitaan yang menonjolkan capaian dan keberhasilan program kegiatan pemerintah. Kinerja pemerintah  harus terukur.  Jangan sampai pemerintah gagal fokus. Misalnya kinerja hanya diukur dari seberapa besar pemerintah bisa menghabiskan atau menyerap anggaran. Hal itu belum bisa dianggap prestasi, kalau terserapnya anggaran tersebut  tidak ada korelasi  dengan kepentingan atau  mengungkit kesejahteraan rakyat. Keberhasilan pemerintah juga tidak selalu  identik banyaknya piagam penghargaan. Tapi membuat rakyat tersenyum dan bahagia juga sebuah keberhasilan. Berita keberhasilan pemerintah membuat rakyat tersenyum layak harus diberi porsi khusus.  Di sini nilai berita itu muncul dan menyentuh untuk dibaca.

Kedua berita responsif, yakni pemberitaan pemerintah yang berisi tanggapan keluhan, kritik atau usulan masyarakat yang mencuri perhatian publik. Berita responsif punya nilai lebih sebab news value-nya cukup tinggi.  Justeru kalau pemerintah menutup mata dan abai terkait aspirasi rakyat, dampaknya bisa menggerus kepercayaan publik.  Kalau ada  yang mengeluh dan direspon cepat, menunjukan  sinyal baik bahwa masyarakat masih menyimpan harapan kepada pemerintah.  Harapan wong cilik itu layak dijaga dan dirawat.

Ketiga berita klarifikasi, yakni pemberitaan pemerintah terkait kondisi kritis yang menyebabkan komunikasi krisis.  Krisis di sini dimaknai sebagai suatu masa yang kritis berkaitan dengan suatu peristiwa yang kemungkinan pengaruhnya negatif bagi pemerintah. Keputusan cepat dan tepat mutlak  dilakukan agar tidak mempengaruhi keseluruhan operasional organisasi. Berita klarifikasi melalui narasi tunggal yang akurat, komprehensif dan cepat menyeluruh bisa jadi penjelasan atas sikap pemerintah terhadap isu viral. Jangan dibiarkan ruang kosong di media massa atau media sosial larut dalam ketidakpastian. Kondisi ini  akan merugikan citra dan reputasi pemerintah.  Di sini kerja komunikasi publik jadi pertaruhan.

Keempat berita sosialisasi, yakni pemberitaan pemerintah terkait informasi penting program kegiatan dan kebijakan publik yang penting diketahui masyarakat.  Jangan sampai masyarakat berbuat salah karena tidak tahu atau pemerintah memang tidak memberi tahu. Pandemi covid 19 hampir dua tahun terakhir adalah ujian bagi para pelaku komunikasi publik pemerintah. Mengubah perilaku itu proses komunikasi publik yang tidak mudah.  Jangan berharap masyarakat perilakunya berubah, jika pemerintah gagal memahamkan publik. Komunikasi publik itu mensyaratkan komitmen, konsistensi dan kejujuran.

Kelima berita serimoni, yakni pemberitaan pemerintah tentang kegiatan pejabat publik. Kegiatan dan pernyataan pemerintah juga perlu disuarakan, tapi jangan terlalu narsis. Kegiatan dan pernyataan itu tetap dibingkai dalam kepentingan publik.  Di sana ada urusan publik yang ditangani, bukan kegiatan yang menonjolkan pencitraan diri pejabat yang sepi dari kepentingan rakyat.

Penulis Joko Priyono S.Sos M.Si,
Kepala Seksi Komunikasi dan Diseminasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten.

telah dibaca: 128 kali

Comments are closed.