Pengurus RT/RW Diminta Ikut Awasi Pemudik

Klaten – Pemerintah Kabupaten Klaten resmi memberlakukan larangan mudik Idul Fitri 1442 Hijriah. Hal ini dimaksudkan sebagai langkah pencegahan virus Covid-19 selama masa pra peniadaan mudik, peniadaan mudik, dan pasca peniadaan mudik.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Klaten, Ronny Roekmito mengatakan pengawasan terhadap pemudik yang nekat masuk ke wilayah Klaten akan diserahkan kepada masing-masing posko Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro desa dan kelurahan. Sementara Pemkab Klaten akan bekerja sama dengan institusi lain untuk melakukan penyekatan.

“Gugus tugas di tingkat desa/kelurahan bersama dengan pengurus RT/RW dapat mengetahui kedatangan pemudik dari luar Klaten lebih cepat sehingga dapat segera mengambil tindakan. Terutama di masa pra peniadaan mudik, bisa jadi ada masyarakat yang mendahului mudik dengan menggunakan kendaraan pribadi,” paparnya, Rabu (28/4/2021).

Seperti diketahui, saat ini Pemerintah Pusat telah memberlakukan aturan terkait peniadaan mudik tahun 2021 yang dimulai dari 22 April hingga 5 Mei 2021 sebagai masa pra peniadaan mudik, 6 hingga 17 Mei 2021 sebagai masa peniadaan mudik, dan 18 hingga 24 Mei sebagai masa pasca peniadaan mudik. Selama kurun waktu tersebut, perjalan mudik menjadi prioritas pengawasan.

Baca Juga:  Staf Ahli Menko Polhukam Apresiasi Pembebasan Lahan Tol Solo-Jogja

Menurut Ronny, kebijakan yang diambil saat pemudik tiba juga diserahkan kepada posko PPKM mikro di desa dan kelurahan. Apakah dilakukan pemeriksaan fasilitas kesehatan atau karantina.

“Untuk karantina dilakukan selama 5×24 jam dengan biaya ditanggu mandiri oleh pemudik. Pun nantinya ketika melakukan perjalanan itu wajib membawa surat keterangan dari desa dimana mereka tinggal, termasuk surat keterangan bebas Covid-19 saat pra maupun paska peniadaan mudik,” katanya.

Lebih lanjut, ia menilai perlu ada ketegasan di titik cek poin di wilayah perbatasan agar pengendalian terhadap mudik bisa optimal. Namun di sisi lain, pihaknya agar upaya penyekatan tersebut tidak mengganggu mobilitas masyarakat lokal.

Tim Pemberitaan Diskominfo Klaten

telah dibaca: 68 kali

Comments are closed.