Persiapkan Pilkada Serentak, Bawaslu Klaten Segera Bentuk Sentra Gakkumdu

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Klaten, Tri Hastuti mengatakan, dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 23 September 2020, Bawaslu Klaten pada Januari dan Pebruari 2020 ini segera membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dengan berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Klaten dan Polres Klaten.

Pernyataan Komisioner Bawaslu Klaten, Tri Hastuti tersebut disampaikan pada acara launching Buku Pengawasan di Kantor Bawaslu Klaten Jalan Bali Nomor 32 Klaten, Senin pagi, 6 Januari 2020. Sentra Gakkumdu nantinya berfungsi dalam rangka penanganan bersama jika terdapat pelanggaran Pilkada 2020.

Pada kesempatan tersebut, Tri Hastuti juga menjelaskan, larangan mutasi jabatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Hal itu sesuai Pasal 71 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, bupati,dan walikota menjadi undang-undang.
Dikatakan, Pasal 71 ayat 2 menjelaskan, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. Penetapan calon Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota Pilkada 2020 sesuai jadwal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan dilakukan pada 8 Juni mendatang, sehingga pelantikan pejabat bisa dilakukan sebelum 8 Januari 2020.

Sementara itu Ketua Bawaslu Klaten, Arif Fatkhurrokhman, SIP pada kesempatan tersebut menyatakan, Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 Ayat 5 menjelaskan dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan tersebut, bisa dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Maka dari itu Bawaslu Klaten sudah mengirim surat kepada Bupati Klaten Hj Sri Mulyani terkait ketentuan tersebut sejak 3 Januari 2020 yang lalu.

Menyinggung tentang tugas Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Arif Fatkhurrokhman menyatakan, tugas Panwascam untuk 26 kecamatan dalam rangka pengawasan Pilkada 2020 telah siap. Saat ini Panwascam di setiap kecamatan yang ada di Klaten sedang berkoordinasi dengan masing-masing camat untuk tempat kesekretariatan maupun petugas administrasi yang membantu Panwascam.

Dalam rangka peningkatan kapasitas Panwascam Pilkada 2020, tegas Arif Fatkhurrokhman, nantinya Bawaslu Klaten akan memberikan peningkatan kemampuan anggota Panwascam melalui Bimbingan Teknis (Bintek) maupun kegiatan lainnya. Bawaslu Klaten optimis anggota Panwascam akan mampu melaksanakan tugas pengawasan Pilkada 2020 secara profesional.

Penulis: Bagian Humas Setda Klaten

Editor: Pbm

telah dibaca: 27 kali

Comments are closed.