Tentukan Langkah Strategis Penanganan Kemiskinan, BAPPEDA Gelar Rakor TKPK 

KLATEN – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Klaten menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kecamatan, Desa, dan Kelurahan Kabupaten Klaten bertempat di Grand Tjokro Hotel, Senin (28/11/2022). Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan kegiatan yang krusial dan startegis dalam upaya mengatasi persoalan kemiskinan di Kabupaten Klaten.

Plt Kepala BAPPEDA Klaten, Pandu Wirabangsa mengatakan bahwa rakor ini menjadi bagian Rakor TKPK Kecamatan dan Desa pada tahap pertama. Rakor tersebut dihadiri perwakilan pemerintah kecamatan dan desa, serta pendamping desa.

“Rakor yang melibatkan semua pihak terutama 12 kecamatan ini menjadi bagian penting dari sebuah kerangka konfergensi untuk menangani kemiskinan di Kabupaten Klaten,” ungkapnya

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi acuan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko  PMK) dalam menangani kasus kemiskinan, khususnya di Kabupaten Klaten.

“Harapannya di 2023 data sudah kita semua pergunakan sebagai salah satu upaya terpadu penanganan kemiskinan sekaligus sebagai solusi bersama terkait kondisi data, baik yang bersumber dari Kementerian Sosial melalui BPKS,” katanya.

Baca Juga:  Vaksinasi Booster Kedua Digelar, Bupati : Jaga Kesehatan, Tetap Waspada

Sementara Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Dissos P3APPKB) Klaten, Much Nasir mengatakan saat ini angkat kemiskinan di Klaten mengalami kenaikan selama dua tahun. Yakni sebesar 12,89 persen pada 2020, dan naik menjadi 13,49 persen di tahun 2021.

“Artinya pada pandemi covid ada kenaikan angka kemiskinan. Sementara tahun 2022 belum dirilis dari BPS,” paparnya.

Ia menjelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 3 Tahun 2021 bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bukan data kemiskinan tapi merupakan data penerima bantuan sosial. Tak hanya itu ia juga menyampaikan permasalahan yang masih banyak saat ini yaitu NIK tidak padat, nama dipakai oleh orang lain, status meninggal, pindah/alamat tidak jelas  yang bisa menjamin 100 persen bantuan sosial bisa hilang.

“Tolong kepada kepala desa dan operator desa untuk masyarakat yang miskin, difabel, lansia terlantar dimasukkan dulu di BPKS karena bantuan sosial yang ada tidak akan bisa diberikan tanpa masuk ke DTKS dulu,” tuturnya.

Baca Juga:  Vaksinasi Booster Kedua Digelar, Bupati : Jaga Kesehatan, Tetap Waspada

Nasir berharap kepada semua pihak terkait bisa menentukan sasaran agar semua proses-proses pengentasan angka kemiskinan sesuai dengan sasaran yang tepat.

“Saya mohon apa yang kita lakukan tentunya butuh sinergitas, mulai dari perencanaan , proses, sampai dengan evaluasi antara Pemkab Klaten dalam hal ini adalah TKPK Kabupaten, Kecamatan, ataupun Desa,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut turut dihadirkan dua narasumber diantaranya Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Klaten, Rudi Cahyono serta Ketua Komis 1 DPRD Klaten, Eko Prasetyo.

Penulis : sin-ang/Kominfo-klt
Editor : Pin

telah dibaca: 58 kali

Comments are closed.