Tindak-lanjut Rekomendasi BPK ditenggat 60 Hari

KLATEN- Sebanyak delapan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas kepatuhan penanganan pandemi Covid-19 tahun anggaran 2020, Rabu siang (30/12).

Prosesi serah terima dilakukan oleh bupati, walikota dan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara secara virtual Zoom Meeting. Adapun beberapa daerah tersebut meliputi Kabupaten Klaten, Kota Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Banyumas.

Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Tengah, Ayub Amali, mengungkapkan bahwa pemeriksaan dilakukan pada tanggal 19 – 29 November 2020.

“Pemeriksaan kepatuhan atas penanganan pandemi covid-19 ini termasuk jenis pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang bertujuan untuk menilai apakah refocusing dan realokasi anggaran, proses pengadaan barang dan jasa serta penanganan bidang kesehatan bidang sosial dan penanganan dampak ekonomi dalam rangka penanganan pandemi covid-19 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku” Ujar Ayub Amali dalam paparannya.
Berdasarkan temuan hasil pemeriksaan, Perwakilan BPK Jawa Tengah memberikan masukan dan saran serta rekomendasi untuk segera ditindaklanjuti oleh daerah.

“Kami harap tindak lanjut atas LHP yang telah kami serahkan ini dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan” Imbuhnya

Dikatakannya, setelah dilakukan pemeriksaan, total anggaran untuk penanganan Covid-19 pada 8 daerah tersebut dengan data sampai bulan November 2020, totalnya mencapai sekitar 2,2 Triliun Rupiah dengan realisasi sebanyak 993,88 Miliar Rupiah atau baru terserap sebesar 45,24%.

Mewakili kepala daerah yang menerima LHP, Bupati Klaten Sri Mulyani, mengungkapkan bahwa hasil temuan dan rekomendasi dari Perwakilan BPK Jawa Tengah akan segera ditindaklanjuti oleh daerah agar dapat diselesaikan tepat waktu.

“Untuk menindaklanjuti temuan temuan tersebut kami akan menyusun rencana aksi yang tentunya dalam implementasinya kami selalu mohon bimbingan dan arahan dari Badan Pemeriksa Keuangan khususnya perwakilan dari Jawa Tengah, agar tindak lanjut hasil audit dapat selesai dengan tepat waktu sesuai petunjuk” Jelasnya

Hal serupa turut ditegaskan oleh Ketua DPRD Banyumas Budhi Setiawan yang mewakili ketua DPRD penerima LHP. Dijelaskannya, tindak lanjut dari temuan tersebut akan segera dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku selambat-lambatnya 60 hari sejak diterimanya LHP.

“Sebagai tindak lanjut kami akan mempelajari dan mencermati secara seksama dan penuh tanggung jawab mengenai laporan hasil pemeriksaan hasil kepatuhan pada pemerintah kabupaten, kota dan instansi terkait lainnya atas penanganan pandemi covid19 tahun 2020 Kami akan berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan ketentuan yang berlaku selambat-lambatnya 60 hari sejak diterimanya LHP” Pungkasnya.

Sebagai informasi, penyerahan LHP dilakukan secara simbolis zoom meeting yang diikuti dari Ruang Vidcon Kominfo Klaten yang dihadiri oleh Bupati Klaten Sri Mulyani dan Ketua DPRD Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, sertaj sejumlah pejabat Pemkab Klaten. Dalam kesempatan tersebut turut dilakukan penandatanganan berita acara penyerahan LHP.

Tim Pemberitaan Diskominfo Klaten

telah dibaca: 73 kali

Comments are closed.